Kedua, reformasi intelijen juga harus sejalan dengan reformasi politik yang terjadi. Konsekuensinya, reformasi bidang intelijen ini juga harus dibarengi dengan tata ulang demokrasi yang transparan dengan menjunjung hak asasi manusia. ” This can be problematic for journalists and CSO activists because the provision may be interpreted in a means which https://suaramerdeka.biz/2025/03/23/reformasi-intelijen-indonesia-pengawasan-intelijen-yang-lebih-akuntabel-dan-independen/